Waket MPR Tak Setuju Santunan Korban Meninggal COVID-19 Ditiadakan

32

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak penghapusan santunan korban meninggal akibat COVID-19 yang disampaikan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pernyataan penghapusan tersebut tertuang melalui Surat Edaran No.150/3/2/BS.01.02/02/2021. Dalam surat edaran tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos menyatakan tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal akibat COVID-19 bagi ahli waris pada Kemensos tahun anggaran 2021. HNW menilai penghapusan itu tidak sesuai dengan keputusan bersama Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI.

Anggota DPR RI Komisi VIII ini mengatakan sejak tahun 2020, telah ada kesepakatan membuat anggaran yang empati kepada korban, apalagi yang sampai meninggal akibat COVID-19 agar bisa menyantuni keluarga korban. Penghapusan santunan itu juga dinilai tak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat tanggap darurat bencana.

“Pembatalan dana santunan sosial tidak menampilkan sikap kenegarawanan dengan empati kepada rakyat yang terkena musibah bencana. Padahal anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518 miliar untuk santunan korban COVID-19 atau sebesar 0,07% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 triliun,” kata HNW dalam keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Ia mengingatkan sejak peluncuran program perlindungan sosial oleh Presiden pada 4 Januari 2021, ia telah mengkritik pengurangan anggaran perlindungan sosial di Kemensos dan mendorong agar anggaran tersebut setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya.

Karena faktanya, korban meninggal dan pasien terpapar COVID-19 pada tahun 2021 makin bertambah. Di tahun 2020, anggaran perlindungan sosial Kemensos mencapai Rp 128,9 triliun, namun untuk tahun 2021 malah dipangkas menjadi Rp 110 triliun. Ia menilai pemerintah telah salah fokus melaksanakan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yang harus melindungi apalagi saat darurat bencana nasional seperti COVID-19.

Ia membandingkan misalnya dengan dana talangan pemerintah untuk kerugian BUMN akibat korupsi seperti Jiwasraya hingga Rp 20 triliun. Namun pada saat yang sama malah mengurangi bantuan sosial sebesar Rp 18,9 triliun dan menghapus santunan korban COVID-19. Padahal dengan jumlah korban meninggal akibat COVID-19 saat ini sebanyak 34.489, hanya dibutuhkan keberpihakan anggaran negara sebesar Rp 517,335 miliar untuk santunan Rp 15 juta per orang sebagaimana sebelumnya diberlakukan dan dinyatakan oleh pemerintah.

Ia merasa tak yakin kalau permasalahannya adalah soal ketiadaan anggaran, karena seharusnya sejak awal Kemensos bisa mengesahkannya dari anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada tahun 2021 naik menjadi Rp 688,3 triliun. Apalagi realisasi anggaran tersebut pada tahun 2020 hanya 83,4%.

Menurutnya pengurangan anggaran bantuan sosial pada tahun 2021 termasuk akan dihapuskannya bantuan untuk warga yang meninggal karena COVID-19 menunjukkan komitmen negara kepada korban COVID-19. Itu yang dianggap sebagai alasan pemerintah menaikkan anggaran PEN dengan alokasi anggaran paling besar untuk bantuan korporasi dan UMKM, yaitu Rp 187,17 triliun. Menurutnya ini berbeda sekali dengan kebijakan keuangan negara pada tahun 2020, yakni anggaran perlindungan sosial mendapatkan alokasi hingga Rp 230,21 triliun.

“Saya menerima banyak aduan dari konstituen dan masyarakat yang keberatan dan menolak penghapusan santunan bagi warga yang meninggal akibat COVID-19 itu. Mestinya rakyat dibuat tentram agar makin kuat imunitas tubuhnya, agar sehat tak terkena COVID-19. Jangan malah dibuat resah dan takut dengan aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, tapi tidak dilaksanakan oleh Kemensos,” katanya.

Ia menilai mestinya pemerintah dan Kemensos melaksanakan kewajibannya kepada rakyat, apalagi yang jadi korban COVID-19. Jika bisa menambah anggarannya tentu bagus karena jumlah yang terdampak memang makin banyak, atau minimal sama dengan tahun lalu dan menurutnya jangan malah dikurangi atau dihapus.

“Hendaknya Kemensos mencabut surat edarannya itu, dan segera memenuhi kewajibannya memproses banyak ajuan permintaan santunan kematian warga akibat COVID-19,” pungkasnya.(dtc/bas)