Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta Belum di Putuskan

252

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta belum memberi keputusan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka per Januari 2021. Hingga kini, Pemprov DKI masih melakukan pengkajian lebih lanjut.

“Masih kami lakukan kajian-penelitian. Sampai hari ini kami belum memutuskan apakah akan dilaksanakan tatap muka atau masih online. Nanti kami putuskan segera,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2020).

Riza mengatakan kajian ini dilakukan bersama para orang tua siswa hingga pakar. Setelah berdiskusi bersama kedua belah pihak, Pemprov DKI Jakarta akan segera menentukan teknis pelaksanaan sekolah di masa pandemi COVID-19 ini.

Sekarang kita terus lakukan penelitian kajian diskusi sesuai (dengan) para orang tua dan pakar,” ucapnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan kewenangan penuh terkait izin pembelajaran sekolah tatap muka Januari 2021 kepada pemerintah daerah. Peraturan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19.

“Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020).

Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan sekolah di Jakarta sudah siap menggelar proses pembelajaran tatap muka. Namun, kata Riza, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum sekolah dibuka kembali di masa pandemi COVID-19.

“Kami sudah siap sebetulnya, tapi kesiapan itu tidak serta-merta berarti kita langsung buka. Karena untuk membuka tatap muka banyak sekali yang harus menjadi perhatian,” ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020).

Riza menjelaskan hal utama yang menjadi pertimbangan itu mengenai fakta dan data penyebaran COVID-19 di Jakarta. Kemudian ada persetujuan dari wali murid.

“Kami tidak ingin kalau kami buka tapi ternyata tidak mendapat dukungan dari orang tua, anak-anak tidak diperkenankan sekolah. Itu artinya kebijakan yang kami ambil tidak seiring dengan harapan orang tua. Kami ingin kebijakan ini diambil seirama dan seiring dengan harapan semua pihak karena yang utama bagi kami adalah keselamatan,” ucap Riza.(dtc/bas)