Respon Surat Pengosongan Rumah Lambat, Pensiunan PTPN II Bertanya ke DPRD Sumut

13

Beritaindonesiasatu, Medan – Kecewa karena surat tentang pengosongan rumah tidak kunjung di balas oleh anggota DPRD Sumut, pensiunan PTPN II membentangkan spanduk di depan gedung dewan. Senin (22/2/2021).

Mereka ingin mempertanyakan surat terkait akan dilakukannya pengosongan rumah yang mereka tempati selama puluhan tahun.

Dalam aksi ini perwakilan pensiunan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melakukan konfirmasi ke ruangan Ketua DPRD Sumut, namun surat tidak ada diterima. Selanjutnya mereka menuju ke Komisi A atas deposisi yang mereka ketahui, dan ditemukan surat masuk pada tanggal 29 Januari 2021 hingga saat ini belum direspons.

“Kecewa, surat yang kami masukkan melalui LBH Medan tidak ditanggapi hingga sudah selama 1 bulan ini,” ujar Masidi Salah seorang Pensiunan.

Dalan spanduknya para pensiunan ini menulis “Bapak/Ibu DPR yang terhormat jangan diam aja dengarkan kami’, bukan hanya itu saja, spanduk juga berisikan ‘Rakyat sudah susah karena Covid-19 jangan bebani kami oleh keserakahan pihak pengembang”.

Sementarar LBH Medan yang mendampingi para pensiunan melalui Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, menyampaikan kedatangan mereka adalah sebagai lambatnya respons DPRD Sumut. Para pensiunan ingin menyampaikan keluh kesah.

Disebutkan perumahan pensiunan milik klien LBH ini merupakan termasuk Eks. HGU PTPN II seluas 5.873 Ha. maka PTPN II tidak berhak dalam mengalihkan lahan pihak lain.

Menurut mereka sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara.(bas)