PKS dan Demokrat : Kalau Jokowi Minta Dikritik, Pasal Karet UU ITE Harus Direvisi

44

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuktikan secara konkret jika benar-benar ingin dikritik oleh masyarakat. Sabtu (13/2/2021).

Fathul mengatakan, Presiden harus memastikan unsur pemerintah dan aparat lainnya terbuka terhadap berbagai kritik dan menutup kemungkinan penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik publik.

“Serta melakukan inisiatif melakukan revisi terhadap beberapa pasal karet dalam UU ITE, baik inisiatif dari unsur pemerintah dan juga mendorong inisiatif mayoritas parpol koalisi pemerintah dari unsur DPR untuk bersama-sama melakukan revisi,” kata Fathul ketika dihubungi.

Fathul mengatakan, sudah saatnya UU ITE direvisi mengingat semakin banyaknya kasus pemidanaan seseorang karena alasan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian. Dia menyebut, pemidanaan-pemidanaan ini justru mengarah pada pembungkaman suara kritis dari publik.

Merujuk data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi kebebasan berekspresi di ruang digital, kata Fathul, sepanjang 2016-2020 tingkat pemidanaan dengan UU ITE cukup tinggi.

Yakni sebanyak 744 perkara (96,8 persen) dan 676 perkara masuk penjara (88 persen). Kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM disebutnya banyak menjadi korban. “Bahkan para pelapornya lebih banyak dari kalangan pejabat publik,” kata Fathul

Sementara penasihat Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika memang ingin dikritik.

Pertama, kata Benny, Presiden harus berani menghapus semua hambatan legal penyampaian kritik. Salah satunya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Presiden harus mengajukan revisi UU ITE kepada parlemen dan mengubah agar aturan itu tak terlalu ketat,” kata Benny pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Kedua, jika UU ini tak direvisi, maka penerapannya harus diatur secara selektif. Benny berujar, yang menjadi masalah sekarang aturan ini menjadi pisau bermata dua dan diskriminatif. Yakni tajam kepada pengkritik atau lawan politik, tetapi tumpul kepada para pendukung pemerintah. (tmp/bas)