Persiapan Sekolah Tatap Muka, Semua Zona Boleh Buka

42

Beritaindonesiasatu, Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka di semua zona mulai Januari 2021.

Dengan demikian, jika sekolah atau kampus yang ingin membuka kembali kegiatan belajar, maka persiapannya harus rampung dalam waktu tak sampai dua bulan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono menyadari waktu yang diberikan cukup singkat.

“Tentu memang waktunya pendek, cuma punya satu setengah bulan. Baik sekolah dan dinas harus laksanakan ini dengan detail,” katanya dikutip dari YouTube Pendidikan Vox Point, Selasa (24/11).

Untuk melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah dan kampus harus memenuhi enam daftar periksa yang ditentukan Kemendikbud.

Daftar periksa itu meliputi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesiapan menerapkan wajib memakai masker.

Sekolah juga harus memiliki alat pengukur suhu, mendapat persetujuan komite sekolah, serta melakukan pemetaan keadaan dan kondisi warga sekolahnya.

Termasuk bagi guru dan siswa yang memiliki penyakit komorbid, tidak punya akses transportasi yang aman, atau punya riwayat perjalanan yang berisiko.

Daftar tersebut harus diisi oleh semua sekolah melalui Data Pokok Pendidikan Kemendikbud. Tujuannya agar pemerintah mengetahui kesiapan di lapangan.

Namun Agus mengatakan sejak kebijakan pembukaan sekolah diizinkan di zona hijau dan oranye, baru 42 persen satuan pendidikan yang mengisi daftar periksa tersebut.

“Makanya saya minta bupati, wali kota, gubernur, memastikan kepala daerah di pemerintahan masing-masing mendorong sekolah yang belum isi checklist ini,” ujarnya.

Cnn telah berupaya meminta data terbaru dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Hasan Chabibie dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani, namun belum mendapat jawaban.

Agus sendiri memahami ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengizinkan pembukaan sekolah dan kampus. Ia mengatakan memang tak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua orang.

Namun pihaknya yakin satuan pendidikan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Menurutnya masyarakat sudah terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan selama hampir setahun.

“Bagaimana kalau ada case? Perlu saya beri gambaran. Kita punya lembaga pendidikan lain, pesantren. Banyak pesantren memilih tidak menutup. Saya khawatir juga [awalnya], tapi ternyata bisa berjalan,” ceritanya.

“Kalau ada case ditangani, anak dicek, diperiksa, diisolasi. Pesantren yang intensif saja bisa menangani ini. Harusnya sekolah juga bisa belajar,” lanjut Agus. (cnn/bas)