Pemberian Bintang Mahaputera Bukan untuk Bungkam Gatot, Itu Haknya

45

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ramai dibicarakan. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan, pemberian penghargaan itu bukan bermaksud ingin membungkam Gatot yang kini kerap melemparkan pernyataan kritis kepada pemerintahan Jokowi.

Mahfud Md mengingatkan, Gatot Nurmantyo pernah menjadi Panglima TNI saat periode pertama Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Ia menegaskan setiap anggota kabinet Jokowi mendapat penghargaan Bintang Mahaputera.

“Gatot Nurmantyo itu pernah menjadi Panglima, Panglima itu adalah anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai itu mendapat Bintang Mahaputra Adipradana, kecuali Kapolri dan Panglima,” jelas Mahfud Md seperti disiarkan dalam YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (5/11/2020).

Meski Gatot tidak menjabat sebagai Panglima TNI full semasa satu periode kepemimpinan presiden, ia tetap akan mendapat penghargaan. Sama halnya dengan Kapolri dan Kepala Staf, pemilihan Panglima TNI tidak sama seperti menteri-menteri di kabinet pemerintahan.

“Kapolri, Panglima dan Kepala Staf Angkatan meskipun tidak satu periode, kalau pernah menjabat itu mendapat bintang Mahaputra. Karena apa? Karena jabatan Panglima TNI dan Kapolri tidak ada periodenya. Presiden mau dipasang, selesai diberhentikan. Gatot termasuk yang ini,” jelas Mahfud.

kowi sudah memberi penghargaan kepada sejumlah tokoh yang pernah dan atau masih menjadi anggota kabinetnya pada Agustustus lalu. Gatot Nurmantyo masuk pada kloter berikutnya yang pemberian penghargaannya akan digelar pada 11 November mendatang.

“Dan yang akan mendapat banyak, 30 orang lebih lah. Ada Susi Pudjiastuti dapat, itu juga orang kritis. Tetap dapat Ada Retno Marsudi, Luhut Pandjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum mendapat, nanti akan diberikan tanggal 11,” tutur Mahfud.

Mahfud membantah pemberian penghargaan kepada Gatot dilakukan di waktu yang tidak tepat. Ia menyebut ini hanya persoalan waktu saja.

“Kemarin keputusannya anggota kabinet Pak Jokowi Agustus kemarin sudah diberi tetapi kan terlalu banyak waktu itu. Ada dari beberapa lembaga, tenaga medis. Lalu ditunda. Ditundanya waktu itu dijanjikan bulan November karena tidak boleh lewat dari Bulan Desember,” jelasnya.

Menko Polhukam juga tak mau ambil pusing dengan narasi negatif dari sejumlah pihak terkait pemberian penghargaan ini. Mahfud menegaskan, penghargaan dari Jokowi itu merupakan hak Gatot sebagai mantan anak buahnya.

“Bahwa ada macam-macam penilaian biasalah. Kalau nanti Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang nanti orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi, karena (Gatot) kritis,” katanya.

“Kalu diberi lalu ada yang bilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkam, ndak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk mendapat itu,” lanjut Mahfud.

Seperti diketahui Presiden Jokowi dijadwalkan akan memberikan penghargaan ke sejumlah sosok di bulan November ini. Salah satunya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Namun, Gatot Nurmantyo mengaku belum menerima informasi resmi soal pemberian Bintang Mahaputera itu. Dia belum mau banyak bicara.

“Mohon maaf saya tidak bisa komentar karena belum mendapat pemberitahuan resmi,” kata Gatot kepada wartawan, Selasa (3/11/2020.(dtc/bas)