KPU RI Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah Sesuai SIPOL RI

23

Beritaindonesiasatu.com, Jakarta – Setelah mendatangi Kantor Kemenkumham dan bertemu Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua 34 DPD Partai Demokrat se-Indonesia mendatangi KPU RI, Senin (8/3/2021).

Sebelumnya, AHY dan rombongan ke Kantor Kemenkumham untuk membuktikan keabsahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY didampingi pengurus dari 34 DPD PD dari seluruh provinsi di Indonesia. Satu di antaranya, Ketua DPD PD Sumut Herri Zulkarnaen Hutajulun yang getol menolak Moeldoko dan KLB di Sibolangit, Deliserdang, yang dianggapnya abal-abal.

Kubu AHY sejauh ini merupakan pemilik dokumen legalitas Partai Demokrat secara Adminstrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Herri mengatakan, setelah menunjukkan bukti keabsahan, mereka menyambangi kantor KPU RI.

Sejauh ini, Herri menyebutkan, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengakui Ketua Umum Demokrat adalah AHY sesuai SK Menkunham dan yang terdapat di SIPOL RI.

“Diterima Ketua KPU RI dan Para Komisioner RI. KPU RI mengakui Ketua Umum Demokrat Adalah AHY sesuai SK Menkumham dan yang terdapat di SIPOL RI,” ujar Herri melalui sambungan telepon kepada Tribun-Medan.com, Senin pukul 15.00 WIB.

Herri mengatakan, hingga hari ini 34 DPD Partai Demokrat se-Indonesia tetap kompak menolak Moeldoko dan KLB di Sibolangit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebutkan pemerintah sejauh ini masih mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Meski begitu, Mahfud menyebutkan, pemerintah tidak bisa menghalangi pelaksanaan KLB kubu kontra AHY yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

“Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang,” imbuh Mahfud.

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026,” kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, di KLB, Jumat.

Bubarkan Majelis Tinggi

KLB Partai Demokrat di Sumut menyepakati sejumlah hal terkait roda organisasi partai berlambang mercy tersebut.

Selain melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, disepakati juga pembubaran Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY.

Adapun keputusan pertama yakni mengangkat Jendral Purn Dr H Moeldoko sebagai ketua terpilih, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

Saat Pimpinan Sidang Jhoni Allen Marbun membacakan hasil voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

“Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dinyatakan demisioner,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan peserta KLB, Jumat (5/3/2021).

Sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Selain menentukan ketua umum, KLB juga mengambil keputusan penting lainnya yakni dengan membubarkan posisi majelis tinggi

Pimpinan sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengatakan, peserta KLB Partai Demokrat sepakat untuk mengembalikan aturan partai ke AD/ART yang disahkan pada Kongres 2005 lalu.

Dengan putusan tersebut, sejumlah aturan baru yang ada di Partai Demokrat otomatis dibubarkan.

“Salah satu yang dibubarkan dalam KLB adalah Majelis Tinggi. Karena tidak boleh ada dua pimpinan dalam satu organisasi,” ujarnya saat melaksanakan konferensi pers.

Masih dikatakan Jhoni Allen Marbun, keberadaan majelis tinggi selama ini sudah mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh para DPC maupun DPD Partai Demokrat yang selama ini memiliki hak suara dalam kongres.

Dengan adanya keberadaan Majelis Tinggi ini, sambung dia, maka seluruh keputusan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Hal ini tentu mengamputasi kewenangan tertinggi yang ada di DPC dan DPD Partai Demokrat melalui forum rapat pleno dan kongres. Bukan di tangan orang lain atau satu orang saja,” bebernya.