Kinerja Telkomsel Dinilai Buruk, Putusan BPSK Medan Diacuhkan

87

Beritaindonesiasatu, Medan – Akibat kinerja yang dinilai buruk, konsumen Telkomsel di Kota Medan mengalami kerugian besar. Kasus pemblokiran dan penagihan iuran yang tidak profesional menyebabkan konsumen di Medan berencana mengangkat kasus ini ke ranah hukum. Jumat (15/1/21).

Asmaiyani SH MH selaku Kuasa Hukum konsumen inisial AP mengatakan awalnya peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Telkomsel meminta tagihan sebesar Rp8 juta untuk bulan Mei. Kemudian bulan berikutnya muncul tagihan sebesar Rp10 juta padahal limit pemakaian kartu Hallo sudah diturunkan menjadi Rp1,5 juta.

Kemudian tagihan terus berlanjut bahkan tagihan tersebut juga diminta pada anak korban atau nomor lain dengan jumlah tagihan Rp 1,5 juta. Padahal pemakaian dirasa tidak sebesar itu.

“Kasus ini sudah kami sampaikan ke Badan Penyelesaian Konsumen, dan pada putusan bulan Januari 2021 dengan nomor putusan 098/Pen/2020 kita menang,” tegas Asmaiyani SH MH didampingi Ahmad Fauzi SH MH. Namun lanjut Asmaiyani, somasi yang kita sampaikan pada pihak Telkomsel tidak pernah ditanggapi.

“Kita sudah sampaikan surat somasi resmi dengan melampirkan surat putusan BPSK, namun sudah sepekan belum ada tanggapan,”tambah Asmaiyani.

Hingga saat ini klien (konsumen telkomsel) yang mengadu ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yustisi ini masih tetap ditagih meskipun nomor seluler milik korban 0812*** sudah diblokir sejak 16 Juni 2020.

“Pada 16 November 2020 konsumen pernah membayar tagihan, namun sehari setelahnya yaitu tanggal 17 November 2020 tagihan cukup tinggi sebesar R350 ribu, ini tidak masuk akal dalam sehari, ada juga panggilan keluar kota seperti ke Aceh dan Padang, padahal korban tidak ada melakukan panggilan keluar kota,” tambah Ahmad Fauzi SH MH.

Bila dilihat dari pelanggarannya Telkomsel disebutkan telah melanggar pasal 7 dan pasal 4 Undang Undang Konsumen tentang pelayanan konsumen.

Saat ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yustisi sedang mempersiapkan laporan ke Polda Sumatera Utara untuk membawa kasus kebocoran data ini keranah hukum, karena mereka menilai pihak Telkomsel tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah ini.(bas)