Kapolda Metro Tiba di Komnas HAM Penuhi Panggilan soal 6 Laskar FPI Tewas

34

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran telah tiba di Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kapolda Metro memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI.

Pantauan detikcom di lokasi, Fadil tiba pukul 12.15 WIB di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). Ia datang seorang diri.

Diketahui, jenderal bintang dua ini datang lebih awal dari jadwal pemeriksaan yang sebelumnya diagendakan pukul 13.00 WIB. Sambil tersenyum, Fadil berjalan menuju ruangan pemeriksaan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dijadwalkan dipanggil Komnas HAM terkait tewasnya laskar FPI siang hari ini. Lalu, apa yang akan Komnas HAM telusuri dalam pemeriksaan Fadil kali ini?

“Ya seputar lokasi, seputar apa yang ditemukan dan yang paling utama konstruksi peristiwa. Tidak sekadar kronologi tapi konstruksi peristiwa,” kata Komisioner Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Anam menjelaskan, agenda pemeriksaan terhadap Kapolda Metro merupakan lanjutan dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa kontak senjata antara polisi dan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu. Melalui pemeriksaan jenderal bintang dua ini, Komnas HAM berharap mendapatkan gambaran utuh terkait konstruksi peristiwa penembakan laskar FPI.

Nantinya, konstruksi peristiwa tewasnya laskar FPI yang didapat melalui Kapolda Metro Irjen Fadil Imran akan digabungkan dengan barang bukti yang ada untuk memutuskan apakah dalam peristiwa ini terdapat unsur pelanggaran HAM atau sebaliknya. Selanjutnya, Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang.

“Yang pasti berbagai temuan nantinya kami akan rangkum melalui konstruksi peristiwa kami simpulkan peristiwanya sebenarnya apa yang terjadi, apakah ada pelanggaran HAM atau tidak kami putuskan rekomendasi. Rekomendasi kami akan sampaikan pihak-pihak bisa dan bertanggung jawab dan memiliki kewenangan menyelesaikan ini,” ucapnya.(dtc/bas)