Bupati Ditangkap KPK, Biro Otda Sumut Tunjuk Sekda Labura Sebagai Plh

70

Beritaindonesiasatu, Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Bupati Labura Sumatera Utara sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labura.

Pasca penahanan sejak Selasa (10/11/2020) pimpinan di pemerintahan kabupaten menjadi kosong, karena Wakil Bupati Labura Dwi Prantara Cuti untuk mengikuti Pilkada.

Menyikapi hal ini Kepala Bagian (Kabag) Penataan Daerah Biro Otda Provinsi Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga menyampaikan pemerintahan di Pemkab Labura tetap berjalan, Pemprov telah menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Habibbudin Siregar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati.

Habibuddin akan menjabat sebagai Plh Bupati hingga 5 Desember 2020 mendatang, menunggu hingga Dwi Prantara selesai menjalani cuti kampanye.

Kemudian nantinya Dwi Prantara akan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labura hingga kasus yang menjerat Haji Buyung berkekuatan hukum tetap atau periodesasi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Labura periode 2016-2021 selesai.

KPK resmi menahan Khairuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labura.

Penyidik juga menetapkan satu orang tersangka lainnya, yakni Puji Suhartoni selaku pihak swasta. Puji merupakan Wakil Bendahara Umum PPP periode 2016-2019.

Kasus ini disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bas)