Anis Dapat Sorotan Tajam dan Pembelaan Sebelum Diperiksa Polisi

98

Beritaindonesiasatu, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sorotan tajam karena dianggap tidak tegas menegakkan protokol kesehatan di acara pemimpin Habib Rizieq Syihab. Anies pun menyampaikan sejumlah pembelaan atas sorotan tajam itu.

Acara pernikahan putri Habib Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW itu digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat (17/11/2020). Jemaah yang hadir dalam acara itu tampak tidak menjaga jarak.

Sejumlah orang juga tidak menggunakan masker saat kegiatan berlangsung. Selain itu, ada jemaah yang mengenakan masker tidak sesuai, hanya dipakai di bawah dagu.

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah menyayangkan acara yang menimbulkan kerumunan itu. Mahfud juga menyebut pemerintah pusat sebenarnya sudah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan, Jakpus,” kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

“Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan,” sambung Mahfud.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan Perda Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan tanpa pandang bulu. Jokowi menekankan sikap ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum bagi pelanggar.

“Saya ingatkan, bagi daerah yang telah memiliki Perda Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Keharusan,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dikutip dari situs resmi kepresidenan, Senin (16/11).

Jokowi berpesan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengendalian COVID-19 adalah penting. Jokowi tidak ingin kepala daerah tidak memberi contoh dan malah ikut berkerumun.

“Untuk membuat pengendalian COVID-19 menjadi berjalan efektif, dibutuhkan trust, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik bagi masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Jokowi.

Sorotan terkait kerumunan massa di acara Habib Rizieq itu juga datang dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Ombudsman menilai seharusnya pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Polri tidak mengizinkan acara, mulai penjemputan Habib Rizieq di Bandara Cengkareng sampai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Acara-acara tersebut nyatanya membuat kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

“Upaya terbaik tentu saja pencegahan, sanksi baik administratif atau pidana harus menjadi pilihan terakhir. Dan upaya denda yang dilakukan Pemprov, kami lebih melihat sebagai upaya administratif saja karena pemerintah, baik pusat, maupun provinsi dalam mengantisipasi kegiatan yang melibatkan jumlah massa banyak saat HRS kembali ke Indonesia,” katanya.

“Sejak dari kedatangan, intelijen dalam hal ini terlihat gagap dalam menyediakan informasi yang cukup terkait potensi jumlah massa penjemput HRS dan akhirnya pilihan Polri tidak banyak. Daripada efek berantai kekerasan akibat penghadangan terhadap penjemput HRS, pada akhirnya pilihan untuk melakukan diskresi dengan ‘pembiasan’ massa,” sambungnya.

Teguh pun mengkritik tindakan dari BNPB, Gubernur Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang terlihat tidak ada antisipasi. Mereka malah seakan terlibat mendukung acara dan kegiatan kerumunan.

“Pas acara pernikahan, BNPB pusat malah memberikan masker 20 ribu buah kepada HRS. Gubernur kemudian mengunjungi HRS saat seharusnya yang bersangkutan melakukan karantina. Dan Wagub menghadiri maulid di Tebet yang dihadiri ribuan massa. Dari sini, terlihat bahwa tidak ada upaya pencegahan yang efektif yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun DKI, dan akhirnya sebagai upaya terakhir keluarlah denda itu,” katanya.

Atas insiden kerumunan massa tersebut, Anies juga dipanggil Polda Metro Jaya. Pemanggilan Anies ini untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Yang kedua, tindak lanjut penyidik dengan perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

Anies sudah angkat bicara mengenai kerumunan di acara Habib Rizieq itu. Berikut pembelaan yang disampaikan Anies.

  1. Anies Tegaskan Denda Rp 50 Juta ke Habib Rizieq Sudah Sesuai Aturan

Anies Baswedan menegaskan pemberian denda ke Habib Rizieq sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada,” ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Menurutnya, Wali Kota Jakarta Pusat juga telah mengirimkan surat kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. Isi surat tersebut berupa peringatan untuk menjaga protokol kesehatan selama kegiatan.

“Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan,” kata Anies.

Lebih lanjut Anies mengatakan, apabila terjadi pelanggaran mengenai protokol kesehatan, pihaknya segera melakukan tindakan. Penegakan aturan itu diambil kurang dari waktu 24 jam.

“Ketika terjadi pelanggar atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan,” ujar Anies.

  1. Anies Bandingkan Penanganan Massa Habib Rizieq dengan Pilkada

Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.

“Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,” ujar Anies.

Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta,” kata Anies.

  1. Anies: Denda Rp 50 Juta ke Habib Rizieq Bukan Basa-basi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut hukuman denda Rp 50 juta ke Habib Rizieq bukan basa-basi.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp 50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar Rp 50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp 50 ribu-Rp 200 ribu,” ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

“Begitu dengar Rp 50 juta, wah, makanya kami menerapkan itu sudah kita terapkan, hanya selama ini kan tidak kelihatan, sekarang kan kelihatan,” sambungnya.

Menurutnya, Pemprov DKI selama ini serius dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya dengan memberikan sanksi denda.

“Jadi Jakarta itu serius di dalam usaha untuk menegakkan protokol kesehatan,” kata Anies.(dtc/bas)