4 Syarat Jika Mau Terapkan Sekolah Tatap Muka

49

Beritaindonesiasatu, Medan – Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menggelar rapat virtual dengan pemerintah kabupaten/kota membahas wacana pembukaan sekolah pada Januari 2021 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Edy memberikan tawaran kepada bupati dan wali kota se-Sumut, yakni menggelar pendidikan tatap muka sehingga siswa menjadi pintar, atau menerapkan pendidikan non tatap muka tetapi seluruh anak di Sumut tetap sehat.

Bila pada akhirnya, pemerintah daerah tetap ingin menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah selama pandemi covid-19, maka mantan Pangkostrad ini pun memberikan empat syarat yang wajib dipenuhi.

“Kalau harus tatap muka, berarti persyaratannya, pertama yang harus dipenuhi adalah bila di dalam suatu ruangan kelas itu seandainya kapasitas murid 40 orang, berarti itu harus 50 persen yang terisi, yaitu 20 orang sekali belajar,” sebut Edy, di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (29/12/2020).

Di samping itu, lamanya waktu belajar juga harus dikurangi. Bila selama ini kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung selama 4 jam. Maka selama pandemi covid-19 waktunya harus dipotong menjadi 2 jam lamanya belajar di sekolah.

“Berarti murid yang separuh, kalau masuk jam 7 pagi, maka jam 9 pulang. Baru masuk murid yang separuhnya lagi berarti masuk jam 9 dan jam 11 pulang,” ujarnya.

Lalu, syarat kedua yang wajib dipenuhi, setiap sekolah wajib menyiapkan protokol kesehatan, yakni menyediakan masker, tempat cuci tangan dan mengatur jarak belajar siswa di ruangan-ruangan belajar.

“Syarat ketiga adalah guru-guru dalam mengajar, dia harus minimal wajib melakukan rapid test antigen. Jangan sampai guru tidak sehat, akhirnya murid kena semua,” tegas Edy.

Terakhir, persyaratan yang wajib dipenuhi bila kegiatan belajar tatap muka tetap ingin digelar, maka kabupaten/kota harus merupakan zona hijau.

“Tidak boleh daerah itu zona oranye bahkan zona merah,” ucapnya.

Edy pun memastikan, mengenai kepastian tentang keputusan pendidikan di sekolah akan kembali berlangsung atau tidak, akan dibahas dalam rapat yang rencananya digelar pada Kamis (31/12/2020).

“Saya akan kumpulkan dulu tokoh-tokoh pendidikan. Ada ahli psikologi anak, dokter anak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan. Hari Kamis rencana akan kita pastikan. Masih akan dikaji. Kalau persyaratan yang saya sampaikan tadi itu bisa dipenuhi bupati dan walikota, saya izinkan. Tetapi kalau itu tidak bisa dipenuhi, saya tidak akan izinkan,” pungkasnya.(trb/bas)