23 Desa di Toba Dapat Dana Tambahan Kemenkeu

37

Beritaindonesiasatu.com, Toba – Sebanyak 23 Desa di Kabupaten Toba Sumatera Utara menerima dana tambahan sebesar Rp. 288.153.000 dari Kementerian Keuangan. Senin (15/3/2021).

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDPPA) Kabupaten Toba Sumatera Utara, Henry Silalahi mengatakan ada 23 desa yang mendapatkan dana tambahan dari Kementerian Keuangan tersebut.

Dana tersebut ditransfer ke rekening setiap desa, dana sebesar ini diperoleh berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan.Penilaian dimaksud berupa pelaporan tepat waktu dan penggunaan yang tepat guna dan tidak memiliki banyak silpa kegiatan.

“Jika banyak silpa kegiatan, berarti perencanaan dan pelaksaan tidak benar atau tidak tepat sasaran penggunaan.” ujar Henry.

Penilaian ini diambil berdasarkan data dari siskeudes (sistim keuangan desa) yang online. Seperti tunjangan pegawai yang kinerjanya bagus dan berhasil maka akan ada tunjangan pegawai.

Kabupaten Toba memiliki 16 kecamatan dan 231 desa. Namun, desa yang memperoleh penambahan dana hanya 23 desa saja.Desa-desa tersebut diantaranya: Desa Sitakkola, Pintubosi, Pintubatu, Sitorang, Pardomuan, Napitupulu, Sibide, Hitetano, Pagarbatu, Meranti Utara.

Kemudian Desa Pintupohan, Ambar halim, Amborgang, Pardomuan Ajibata, Sirungkungon, Parik, Sibuntuon, Marom, Siregar Aek Nalas, Parbagasan Julu, Sampuara, Situatua, dan Desa Narumonda V.

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Keuangan ialah desa Napitupulu. Baduali Napitupulu, Kepala Desa Napitupulu Kecamatan Silaen, mengapresiasi kinerja para perangkat desa dalam penyusunan laporan desa yang cepat, tepat guna dan tepat sasaran.

Desa menetapkan dana tersebut untuk pemberdayaan dan penanggulangan Covid, BLT dan pekerjaan fisik.

Adapun dana yang diperoleh desa Napitupulu tahun ini sebanyakDD:Rp 999.209.000;ADD:Rp 308.243.768;BHP: 13.083.147.

Henry berharap, desa-desa yang belum mendapatkan tambahan dana dari Kementerian keuangan agar bekerja maksimal dalam pelaporan dan penggunaan dana yang tepat guna dan tidak memiliki banyak silpa kegiatan.